ARSINDONEWS
Memberi Informasi Bukan Sekedar Berita

PSBB Berlaku Pekan Depan Di Surabaya 

0 85

ArsindoNews – Hanya sehari setelah diajukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyetujui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Bentuk konkret pembatasan-pembatasan itu diserahkan kepada pemprov dan tiga pemda tersebut.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, rancangan peraturan gubernur (rapergub) tentang pelaksanaan PSBB sudah selesai. Namun, dia belum mau membuka isinya. Mantan Mensos itu menunggu presentasi rancangan perbup dan perwali hari ini (22/4).

Presentasi berlangsung di Gedung Negara Grahadi pada pukul 10.00. Rancangan perwali Surabaya serta raperbup Gresik dan Sidoarjo akan dibacakan di depan forum. Dampak sosial kawasan PSBB hingga sanksi akan dibahas bersama. ’’Aturan yang tidak selaras harus disesuaikan,’’ katanya.

Khofifah menuturkan, penerapan PSBB harus beriringan. Karena itu, aturannya harus sama dan tidak boleh bertolak belakang. ’’Kami berharap penyesuaian aturan itu tidak membutuhkan waktu lama,’’ tuturnya.

Setelah aturan selaras, Khofifah bakal meneken peraturan gubernur dan keputusan gubernur. Selanjutnya, dua aturan tersebut diserahkan ke setiap daerah. Langkah selanjutnya, Pemprov Jatim bersama tiga pemda akan melakukan sosialisasi selama tiga hari. ’’Setelah itu, barulah PSBB diterapkan,’’ ujarnya. Dengan begitu, PSBB diperkirakan baru terlaksana pekan depan.

Khofifah tidak menyampaikan pola pembatasan yang bakal diterapkan di daerah. Menurut dia, penjelasan itu baru bisa disampaikan setelah semua dasar hukum PSBB provinsi dan tiga pemda sejalan.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, penanganan virus korona harus dilakukan secara bersama-sama. Bukan sekadar sanksi yang harus ditegakkan dengan tegas. Lebih dari itu, harus ada kesadaran bersama untuk mencegah persebaran Covid-19. Bahwa menggunakan masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan sering cuci tangan itu harus menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga orang lain agar tidak tertular. ”Orang lain itu bisa saudara, teman, atau tetangga,” ujar Risma kemarin (21/4).

Dia mengimbau warga Surabaya tidak mudik ke kampung halaman atau bepergian ke luar kota. Sebab, risiko menularkan atau tertular sangat tinggi. Dia menyebutkan, hampir 90 persen kasus positif Covid-19 di Surabaya terjadi karena adanya mobilitas penduduk. ”Tolong dipikirkan panjang risiko yang harus kita alami (saat perjalanan),” katanya.

Terkait penerapan PSBB, Risma mendapatkan informasi bahwa banyak hal yang akan diatur itu sebenarnya sudah diterapkan di Surabaya. ”Misalnya di pasar harus pakai masker. Di luar pakai masker itu sudah kita lakukan juga,” ungkapnya.

Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Surabaya M. Fikser menambahkan, saat pembahasan peraturan gubernur terkait PSBB, pemkot sudah menyampaikan berbagai masukan. Mulai sektor transportasi hingga pendidikan.

”Kami menunggu pergubnya bagaimana. Karena yang mengajukan PSBB ini gubernur. Selain itu, pergub ini juga mengatur tiga wilayah kan. Dua kabupaten dan satu kota Surabaya,” ujar Fikser. Pemkot sendiri sudah memiliki 17 pos perbatasan di akses keluar masuk Surabaya.

(Japos/AN)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy